EVALUASI KEBIJAKAN PENERAPAN SIM KELILING: Perspektif Pelayanan Publik Modern

  

Penulis:  

1. Dr. Harry Nenobais, M.Si.
2. Sugianto, SE, MAP.

Genre: Buku Referensi

Ukuran: 15,5 x 23 cm

Tebal : ix + 241 hlm

No. ISBN: Sedang Proses

SINOPSIS

Di tengah arus disrupsi digital dan tuntutan masyarakat modern yang semakin dinamis, birokrasi pemerintahan dipaksa untuk bermetamorfosis dari entitas yang kaku menjadi pelayan yang lincah dan responsif. Buku Evaluasi Kebijakan Penerapan SIM Keliling: Perspektif Pelayanan Publik Modern hadir sebagai respons intelektual atas fenomena pergeseran paradigma tersebut, di mana negara tidak lagi sekadar menunggu di balik meja, melainkan aktif "menjemput bola" ke jantung aktivitas warga. Naskah ini mengupas tuntas bagaimana inovasi layanan bergerak menjadi instrumen strategis untuk memangkas jarak birokrasi, meruntuhkan tembok eksklusivitas, dan menghadirkan keadilan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui pendekatan analitis yang tajam, buku ini membedah anatomi kebijakan publik menggunakan kerangka evaluasi komprehensif William N. Dunn serta dimensi kualitas layanan (SERVQUAL). Pembaca akan diajak menyelami kedalaman teori mengenai efektivitas operasional, efisiensi sumber daya, hingga isu krusial tentang keadilan (equity) dan pemerataan geografis. Lebih dari sekadar tinjauan teknis, buku ini menawarkan dialektika mendalam mengenai tantangan implementasi di lapangan—mulai dari kendala infrastruktur teknologi hingga resistensi kultural—serta merumuskan strategi mitigasi yang taktis dan solutif untuk menciptakan pelayanan prima yang tahan uji.

Tidak berhenti pada evaluasi masa kini, karya ini juga meneropong cakrawala masa depan birokrasi yang terintegrasi melalui Big Data, Artificial Intelligence, dan Single Identity Number. Buku ini menawarkan cetak biru bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang tidak hanya canggih secara teknologi (high-tech), tetapi juga membumi dengan sentuhan kemanusiaan (high-touch). Sebuah referensi wajib bagi akademisi, praktisi kebijakan, dan aparatur negara yang mendambakan terwujudnya birokrasi yang melayani dengan hati, transparan, dan akuntabel demi kemajuan peradaban bangsa.